MESUJI – Pemeriksaan terhadap sepuluh Kepala Puskesmas di Kabupaten Mesuji terkait penggunaan Dana percepatan penanganan Covid-19 dimulai. Tiga kapuskes sedang menjalani pemeriksaan oleh Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Satuan Reskrim Polres Mesuji.
Kapolres Mesuji, AKBP. Alim Hadi, ditemui disela-sela kunjungan Komandan Korem 043 Garuda Hitam Lampung mengatakan pihaknya memang sedang memanggil sepuluh kepala puskesmas di Mesuji.
“Ya, yang mana ini, yang provinsi atau yang kami, Polres. Oh, yang Polres ya. Kalau itu memang kita panggil. sedang kita periksa. Ya, sepuluh kepala puskesmas, kita klarifikasi saja, sedang berjalan sekarang,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji, Yanuar, mengatakan bahwa yang diperiksa hari ini adalah Kepala Puskesmas Adiluhur dan Kepala Puskesmas Margojadi.
“Satunya saya lupa,” ujarnya. Mengenai materi pemeriksaan Yanuar mengatakan bahwa pemeriksaan tersebut hal yang biasa saja. Hanya mengenai penggunaan dana Covid-19.
Ia menjelaskan bahwa meski dana untuk Dinas Kesehatan dalam penanganan Covid-19 ini cukup besar 24 Miliar, ia mengungkapkan yang baru dicairkan sekitar Rp700 juta. “Mungkin ada yang bertanya, kenapa dana besar kok APD kurang-kurang terus. Jadi ya begitu ceritanya. Maka perlu di klarifikasi,” jelasnya.
Salah satu petugas kesehatan di Puskesmas, yang tidak mau disebut namanya, mengatakan jika pihak puskesmas sudah bekerja maksimal. “Kami ini sebagai garda terdepan dalam pandemi Covid-19 ini, yang berhadap-hadapan dengan orang yang mungkin kena virus. Setiap hari kami juga was-was. Jangan lagi kami dibebankan dengan persoalan lain. Kalau hal seperti pemeriksaan dan lainnya oleh aparat penegak hukum, cobalah Diskes menggambil tanggungjawab ini,” keluhnya.
Sebelumnya, ketersediaan APD dalam penanganan Covid-19 Kabupaten Mesuji menjadi sorotan. Terlebih saat ada penemuan mayat anonim wanita di sekitar komplek perumahan SD Simpangpematang. Evakuasi jenazah terhambat lebih dari 3 jam karena keterlambatan penanganan. Salah satunya ketidak tersediaan APD untuk penanganan sesuai protocol Covid-19. Bahkan karena minimnya APD, kantong jenazahpun tidak dimiliki oleh Dinas Kesehatan. Sehingga mayat anonim harus dibungkus dengan terpal plastic saat dievakuasi.
Seperti diungkapkan Seno (45), warga Desa Simpangpematang, prihatin atas kondisi penanganan jenazah oleh pihak berwenang. “Kalau situasi ini saja tim dari pemerintah gagap, apalagi kalau benar-benar orang meninggal dengan Covid-19,” terangnya. (Nara)
Discussion about this post