Konflik Tak Kunjung Selesai. Masyarakat Gunung Sangkaran Ancam Kembali Duduki Lahan

TRANSLAMPUNG.COM, BLAMBANGAN UMPU –   Molornya PT.BMM mengakomodir apa yang di inginkan oleh maserakat Adat kampung Gunung Sangkaran Kecamatan Blambangan Umpu terkait di kuasainya wilayah mereka oleh perusahaan itu. Ratusan masyerakat Adat kampung Gunung Sangkaran berencana akan mrlakukan aksi pendudukan lahan kembali. Demikian dikatakan Tokoh masyarakat setempat Eeng Saputra,  Sabtu (7/12/2019).
Menurut Eeng, dirinya memastikan apa bila pihak perusahan masih acuh terhadap apa yang menjadi keinginan masyarakat maka dalam beberapa hari kedepan pihaknya akan langsung mebduduki lahan mereka yang di kuasai oleh PT.BMM.
“Saya meminta agar semua pihak untuk tidak menyalahkan kami, apabila kami kembali menduduki lahan,  karena kami selama ini sudah banyak bersabar menghadapi sandiwara pihak perusahan”, tegasnya.
Kepada wartawan Eeng menuturkan, setelah mendengar pemaparan dari Pemkapb Waykanan dan DPRD Waykan seharusnya PT.BMM tidak lagi bertele tele dalam mengambil keputusan, dimana apa yang menjadi kenginanan dari Masyarakat adst kampung Gunung Sangkaran sudah di sampaikan oleh DPRD Waykanan melalui komisi I DPRD Waykanan.

Terpisah Ketua Komisi I DPRD Waykanan Rojali Usman membenarkan,  bila pihaknya telah beberapa kali menyampaikan keinginan masyarakat kepada pihak perusahan di forum rapat beberapa waktu lalu, namun sayangnya, pihak yang mewakili perusahan bukanlah orang yang mengambil keputusan, sehingga apa yang menjadi ke inginanan masyarakat kampung Gunung Sangkaran hanya akan mereka sampaikan pada dewan Direksi di Jakarta.
“Dalam beberapa hari kedepan kami akan panggil kembali pihak perusahan PT.BMM untuk menanyakan Keputusan apa yang akan mereka ambil. Sebab di mintanya PT.BMM hengkang dari wilayah kampung Gunung Sangkaran atau bebaslan lahan cukup beralasan, karet baik berdasarkan pengakuan tokoh Adat dan pemerintah pusat dan Waykanan di lapangan, sudah jelas tanam tumbuh PT .BMM berada di Wilayah kampung Gunung Sangkaran, padahal kampung Guunung Sangkaran sama sekali tidak tercantum dalam ijin lokasi/Perinsip yang diberikan oleh pemkab Waykanan”, terang mantan anggota Korp Tribata ini.
Masih menurut Ketua DPC Partai Amanat Nasional kabuoaten  Waykanan ini, Dirinya optimis bila mana pihak perusahan dapat mengakomodir apa yang menjadi kenginan masyarakat, tidak akan ada konflik antara kedua belah pihak.(rls/yudi)