PPK Harus Paham Aturan dan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa

TRANSLAMPUNG.COM, LAMPUNG BARAT – Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, melalui Bagian pengadaan barang dan jasa melaksanakan Bimtek evaluasi dokumen penawaran pengadaan barang dan jasa yang dibuka oleh Asissten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Ir.Sudarto di Aula Kagungan, Selasa (15/10).
Dengan narasumber Suratmo,S.IP.,MM, selaku instruktur barang dan jasa pemerintah LKPP Jakarta. Dalam sambutan Sudarto, Bimtek ini sangat penting dilakukan agar para pelaku pengadaan barang dan jasa seperti Pejabat Pembuat Komitmen (PKK), pejabat pengadaan dan pokja pemilihan barang dan jasa lebih betul-betul memahami secara aturan maupun teknis dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
Pengadaan barang jasa pemerintah yang efisien dan efektif merupakan salah satu bagian penting dalam perbaikan pengelolaan keuangan negara yang diimplementasikan dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement).
Arah kebijakan pengadaan barang/jasa antara lain dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan dengan penerapan pola partisipatif kolaboratif dan perluasan pemanfaatan teknologi di dalam peningkatan kualitas pengadaan barang jasa.
Selain itu kata dia, Pemerintah melalui LKPP terus mengembangkan system dan metode pengadaan barang/jasa pemerintah serta regulasi yang lebih menjamin dari aspek hukum dan akuntabilitas.
Menurutnya, kegiatan ini sangat penting untuk mensukseskan program pemerintah, mengendalikan pelaksanaan program atau kegiatan pembangunan, “serta upaya meminimalkan permasalahan yang akan muncul kemudian hari,” jelasnya.
Dilain pihak, Laporan Kepala Bagian pengadaan barang dan jasa Ir. Hotmuda simarmata, tujuan untuk meningkatkan pemahaman kemampuan pokja pemilihan pejabat pengadaan dalam rangka memeriksa dan menilai dokumen penilaian sesuai dengan dokumen pemilihan, “meningkatkan pengetahuan panitia dalam memeriksa kelengkapan dokumen barang dan jasa serta menjamin terselenggaranya tertib administrasi barang dan jasa,” tutupnya. (Safri)