BANDAR LAMPUNG – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong pembangunan pabrik pakan ternak mandiri di 500 desa untuk menekan biaya produksi peternakan sekaligus membuat harga pangan sumber protein hewani lebih terjangkau bagi masyarakat. Program tersebut menjadi salah satu strategi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung untuk mengatasi tingginya biaya pakan yang selama ini berpengaruh terhadap harga daging ayam, telur, ikan, hingga produk peternakan lainnya.
“Kami ingin dari 2.500 desa yang ada di Provinsi Lampung, ada 500 desa yang memiliki pabrik pakan mandiri. Tahun ini kita bangun di 150 desa, tahun depan insya Allah di 250 desa, dan tahun berikutnya kita genapkan menjadi 500 desa,” ucap Gubernur Mirza saat menghadiri Peringatan Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan ke-190 di halaman UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Laboratorium Pakan, Jumat (13/11/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Direktur Pakan Kementerian Pertanian Tri Melasari yang mewakili Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung Ahmad Basuki, serta jajaran pemerintah kabupaten/kota, pelaku usaha peternakan, akademisi, dan organisasi profesi.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal bersama Wakil Gubernur Jihan Nurlela juga meninjau sejumlah fasilitas yang diresmikan, yakni UPTD Rumah Sakit Hewan, Laboratorium Kesehatan Hewan, Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner, serta UPTD Laboratorium Pengujian Mutu dan Keamanan Pakan. Peresmian fasilitas tersebut ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh gubernur.
Keduanya juga meninjau berbagai stan pelayanan dan kegiatan masyarakat. Beberapa di antaranya meliputi pemeriksaan kesehatan hewan gratis, pojok baca kesehatan hewan, bazar produk peternakan, pasar murah, kegiatan donor darah, serta berbagai kegiatan edukasi dan pelayanan lainnya.
Menurut Gubernur Mirza, kebijakan pembangunan pabrik pakan mandiri dilatarbelakangi kondisi paradoks sektor peternakan Lampung. Meskipun daerah ini memiliki produksi dan populasi ternak yang besar, konsumsi protein masyarakatnya masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian pemerintah.
Gubernut menyebut, Lampung memiliki ketersediaan berbagai komoditas pangan, mulai dari jagung, padi, singkong, hingga hasil peternakan dan perikanan. Bahkan, sejumlah komoditas peternakan disebut mengalami surplus sehingga dapat dipasok ke daerah lain di Indonesia.
Namun, melimpahnya produksi belum sepenuhnya menjamin masyarakat mendapatkan akses terhadap pangan bergizi. Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menyebut konsumsi protein masyarakat Lampung sekitar 15,6 gram per kapita dan menilai keterjangkauan harga menjadi salah satu persoalan yang harus diselesaikan.
“Sebagai pemerintah, tugas kita memastikan apa yang sudah diberikan melalui tanah yang subur dan hasil pertanian yang melimpah bisa dinikmati seluruh masyarakat Lampung secara layak. Caranya, salah satunya dengan memastikan harga pangan, termasuk ayam, kambing, dan sapi, tetap terjangkau,” ujarnya.
Gubernur menjelaskan, mahalnya harga pakan menjadi salah satu penyebab tingginya biaya produksi peternakan. Dalam perhitungannya, biaya pakan dapat mencapai 70 hingga 80 persen dari biaya produksi, sehingga kenaikan harga pakan berpengaruh langsung terhadap harga produk ternak yang dibeli masyarakat.
Karena itu, Pemprov Lampung akan mendorong pemanfaatan komoditas lokal sebagai bahan baku pakan. Jagung yang dihasilkan petani desa, misalnya, dapat diolah melalui proses pengeringan atau dryer sebelum diproduksi menjadi pakan ayam maupun ikan.
Gubernur mengatakan, program pabrik pakan mandiri tersebut telah diuji coba di sejumlah desa pada 2025. Dari hasil percontohan itu, harga pakan yang sebelumnya berkisar Rp 9.000 hingga Rp 10.000 dapat ditekan menjadi sekitar Rp 5.000 sampai Rp 6.000 per kilogram.
Penurunan biaya tersebut diharapkan dapat mengurangi beban peternak, terutama peternak skala kecil di perdesaan. Pemerintah juga menargetkan keberadaan fasilitas produksi pakan di desa mampu memangkas biaya distribusi yang selama ini menyumbang sekitar 25 hingga 30 persen dari harga pakan.
Untuk merealisasikan kebijakan tersebut, gubernur meminta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berkolaborasi dengan Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, perguruan tinggi, perusahaan pakan, serta kelompok peternak. Laboratorium pengujian mutu dan keamanan pakan juga disiapkan untuk mendukung penelitian dan pengembangan formula pakan berbahan baku lokal yang lebih ekonomis.
Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung Lili Mawarti mengatakan, fasilitas laboratorium yang diresmikan telah memperoleh sertifikat akreditasi Komite Akreditasi Nasional (KAN) dengan standar ISO 17025:2017. Ruang lingkup pengujiannya mencakup pengujian proksimat, formalin pada produk bakso dan daging ayam, RBT pada sampel serum sapi, serta Salmonella pullorum pada darah segar ayam.
Dengan tersedianya laboratorium terakreditasi, perusahaan pakan dan pelaku usaha peternakan di Lampung dapat menguji sampel pakan maupun bahan baku pakan di dalam provinsi tanpa harus mengirimkannya ke laboratorium di luar daerah. Fasilitas tersebut juga diharapkan menjamin keamanan produk peternakan sebelum dikonsumsi masyarakat.
Lili menambahkan, berdasarkan capaian per 10 November 2026, Pendapatan Asli Daerah (PAD) UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Laboratorium Pakan telah mencapai Rp 281.655.000 atau 165,68 persen dari target tahunan sebesar Rp 170 juta. Untuk 2027, potensi PAD diproyeksikan mencapai Rp 419 juta dari layanan Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner serta Rp 326 juta dari Laboratorium Pakan.
Dukungan terhadap pengembangan sektor peternakan Lampung juga disampaikan Direktur Pakan Kementerian Pertanian Tri Melasari yang mewakili Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dia menyebut Lampung memiliki populasi sapi sekitar 905.000 ekor, kambing 1,9 juta ekor, ayam pedaging 94,8 juta ekor, dan ayam ras petelur 14,8 juta ekor, sehingga menjadi salah satu daerah penting penopang pasokan ternak nasional.
Tri juga mengapresiasi program Desa Ku Maju serta penyaluran 40.000 ekor DOC ayam KUB di delapan lokasi bagi masyarakat kelompok desil 1 sampai 4, penguatan sektor peternakan harus dilakukan secara terpadu, mulai dari ketersediaan pakan bermutu, kesehatan ternak, hingga keamanan produk asal hewan melalui konsep One Health yang menghubungkan kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan.
Melalui berbagai kebijakan tersebut, Pemprov Lampung berharap biaya produksi peternakan semakin efisien, peternak memperoleh keuntungan yang lebih baik, dan harga pangan sumber protein hewani menjadi lebih terjangkau. Pada akhirnya, peningkatan akses masyarakat terhadap daging, telur, susu, dan ikan diharapkan dapat memperbaiki pemenuhan gizi sekaligus memperkuat ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat Lampung.
(Pemerintah Provinsi Lampung).
Discussion about this post