PANARAGAN (TransLampung.ID)–
Diduga gelapkan Dana Desa (DD) tahun Anggaran 2024 – 2025. Kepala Tiyuh Indraloka II, Kecamatan Way Kenanga, Kabupaten Tulangbawang Barat (Tubaba) Lampung, Nengah Parte (65) resmi ditetapkan tersangka.
Penetapan tersangka tersebut dilakukan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Tubaba pada Senin 9 November 2026, berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor TAP-01/.8.23/Fd.2111/2026, dengan kerugian negara mencapai Rp.402.639.606.
Dalam press Release nya, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tubaba, didampingi Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Gita Santika Ramadhani.SH,. MH, Mengatakan. Setelah melakukan rangkaian kegiatan penyidikan dan pemeriksaan saksi sebanyak 23 orang, penyitaan, pemeriksaan ahli dan tindakan hukum lainnya sesuai ketentuan perundang – undangan.
“Setelah melakukan berbagai rangkaian pemeriksaan Tim Penyidik pada Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Tubaba setelah memperoleh dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan Nengah Parte selaku Kepala Tiyuh Indraloka lI sebagai Tersangka terkait perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 – 2025” Kata Gita.
Lanjut dia, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab pekerjaannya tersebut, Tersangka Nengah Parte, telah melakukan perbuatan dengan modus operandi yang pada pokoknya telah menguasai dana desa Tahun 2024 – 2025 dan melakukan beberapa kegiatan fiktif pembangunan pada tiyuh indraloka ll dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
“Untuk kepentingan penyidikan Tersangka pada hari ini telah dilakukan penahanan di tingkat penyidikan selama 20 hari terhitung sejak tanggal 09 November 2026 – 28 November 2026 di Rumah Tahanan Kelas IIB Menggala, Kabupaten Tulang Bawang (Tuba)” Jelasnya.
Atas perbuatan tersebut kata Pidsus, pasal yang disangkakan yaitu Primair Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1599 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Jo. Pasal l Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Penyesuaian Pidana.
“Dengan demikian Kejaksaan Negeri Tubaba terus berkomitmen untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di seluruh wilayah hukum Kejaksaan Negeri Tubaba dan siap melayani seluruh masyarakat Tubaba dengan melakukan penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan” Imbuhnya. (Dirman)
Discussion about this post