MESUJI — Dalam rangka memperkuat sinergi antarinstansi sekaligus mewujudkan penyelenggaraan pelayanan pertanahan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepastian hukum, Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Mesuji, Endi Purnomo, melaksanakan koordinasi dengan Wakil Kepala Kepolisian Resor (Wakapolres) Mesuji, Kompol Trisno Sigit, S.H., M.H., pada Rabu (15/07/2026).
Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Wakapolres Mesuji tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat kolaborasi antara Kantor ATR/BPN Kabupaten Mesuji dengan Kepolisian Resor Mesuji dalam penanganan berbagai persoalan agraria dan pertanahan di wilayah Kabupaten Mesuji.
Koordinasi ini merupakan bagian dari komitmen bersama kedua instansi untuk membangun hubungan kerja yang semakin solid dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, khususnya dalam mewujudkan kepastian hukum atas tanah, menjaga stabilitas keamanan, serta memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.
Mengingat permasalahan agraria dan pertanahan memiliki dimensi hukum, sosial, ekonomi, bahkan keamanan, maka penyelesaiannya memerlukan sinergi yang kuat, komunikasi yang intensif, dan kolaborasi lintas sektor.
Dalam suasana yang penuh keakraban dan semangat kebersamaan, kedua pimpinan instansi membahas berbagai isu strategis yang berkaitan dengan kondisi pertanahan di Kabupaten Mesuji. Pembahasan meliputi upaya pencegahan sengketa dan konflik pertanahan, percepatan penyelesaian permasalahan pertanahan yang telah terjadi, pengamanan aset negara dan aset pemerintah daerah, pengawasan terhadap potensi tindak pidana di bidang pertanahan, penanganan mafia tanah, hingga penguatan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan strategis Kementerian ATR/BPN.
Selain itu, dibahas pula mekanisme koordinasi yang lebih efektif antara Kantor ATR/BPN Kabupaten Mesuji dengan Polres Mesuji, khususnya dalam pertukaran informasi, pendampingan pengamanan terhadap kegiatan pertanahan yang memerlukan dukungan aparat kepolisian, penanganan laporan masyarakat, serta langkah-langkah preventif guna mencegah munculnya konflik pertanahan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan iklim investasi di Kabupaten Mesuji.
Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Mesuji, Endi Purnomo, menyampaikan bahwa penyelenggaraan administrasi pertanahan tidak dapat berjalan secara optimal tanpa dukungan dan sinergi dari berbagai pemangku kepentingan, khususnya aparat penegak hukum. Menurutnya, koordinasi yang baik merupakan fondasi penting dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat.
“Permasalahan agraria dan pertanahan memiliki karakteristik yang kompleks sehingga penyelesaiannya memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, sinergi antara Kantor ATR/BPN Kabupaten Mesuji dan Polres Mesuji harus terus diperkuat agar setiap persoalan dapat ditangani secara cepat, tepat, profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kami berharap koordinasi yang telah terjalin dengan baik ini semakin meningkatkan efektivitas penyelesaian berbagai persoalan pertanahan di Kabupaten Mesuji,” ujar Endi Purnomo.
Lebih lanjut, Endi Purnomo menegaskan bahwa Kantor ATR/BPN Kabupaten Mesuji berkomitmen mendukung program pemerintah dalam menciptakan tata kelola pertanahan yang modern, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Upaya tersebut tidak hanya dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan pertanahan, tetapi juga melalui penguatan koordinasi dengan seluruh instansi terkait sebagai bentuk implementasi prinsip good governance.
Pada kesempatan yang sama, Wakapolres Mesuji, Kompol Trisno Sigit, S.H., M.H., menyambut baik kunjungan dan koordinasi tersebut. Menurutnya, Polres Mesuji memiliki komitmen untuk terus mendukung pelaksanaan tugas ATR/BPN, khususnya dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta penegakan hukum terhadap berbagai persoalan yang berkaitan dengan agraria dan pertanahan.
“Ia menyampaikan bahwa keberhasilan penyelesaian persoalan pertanahan tidak hanya bergantung pada aspek administrasi pertanahan semata, tetapi juga membutuhkan dukungan penegakan hukum yang profesional, koordinasi yang intensif, serta komunikasi yang baik antarinstansi. Dengan demikian, potensi konflik dapat dicegah sejak dini dan penyelesaian setiap permasalahan dapat dilakukan secara lebih efektif,” Ujan Sigit.
Melalui pertemuan ini, kedua instansi juga menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan koordinasi dalam setiap tahapan penanganan permasalahan agraria dan pertanahan, baik yang bersifat preventif maupun represif. Sinergi tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, meningkatkan rasa keadilan masyarakat, serta mendukung terciptanya iklim investasi yang aman, tertib, dan kondusif di Kabupaten Mesuji.
Kerja sama yang harmonis antara Kantor ATR/BPN Kabupaten Mesuji dan Polres Mesuji merupakan implementasi nyata semangat kolaborasi antarinstansi pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan komunikasi yang semakin erat, koordinasi yang berkesinambungan, dan komitmen bersama dalam menjaga integritas, diharapkan berbagai persoalan agraria dan pertanahan dapat diselesaikan secara komprehensif, sehingga mampu mendukung pembangunan daerah, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta mewujudkan tertib administrasi pertanahan yang berkeadilan.
Ke depan, Kantor ATR/BPN Kabupaten Mesuji bersama Polres Mesuji akan terus memperkuat kemitraan strategis melalui koordinasi rutin, pertukaran informasi, dan langkah-langkah kolaboratif lainnya sebagai bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pertanahan yang memberikan kepastian hukum, mendukung stabilitas keamanan daerah, serta berkontribusi terhadap percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mesuji. (Nara)
Discussion about this post