BANDAR LAMPUNG — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memimpin langsung rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di Ruang Rapat Sakai Sambayan, Kompleks Kantor Gubernur Lampung, Rabu (6/5/2026).
Rapat tersebut diikuti Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, para staf ahli gubernur, kepala OPD terkait, serta perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Lampung.
Dalam arahannya, Gubernur menegaskan terdapat tiga sektor utama yang menjadi perhatian dan harapan masyarakat terhadap pemerintah daerah, yakni infrastruktur dan transportasi, pendidikan, serta stabilitas harga.
Ia menyampaikan bahwa sektor infrastruktur dan pendidikan telah menunjukkan perbaikan dan hasil yang positif, sehingga fokus berikutnya adalah menjaga stabilitas harga yang berdampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) per 4 Mei 2026, inflasi month to month Provinsi Lampung tercatat sebesar 0,55%, meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah.
Gubernur Mirza meminta jajarannya agar tidak terlena pada angka statistik semata.
“Jangan senang kalau inflasi Lampung saat disurvei rendah, karena itu hanya angka. Kita juga harus melihat kondisi riil di lapangan, bagaimana harga dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.
Sejumlah komoditas yang memberikan andil inflasi tertinggi antara lain minyak goreng, beras, bawang, dan cabai.
Gubernur meminta perhatian serius terhadap ketersediaan stok dan harga riil komoditas di pasar, serta memastikan distribusi berjalan lancar.
Selain itu, pemerintah daerah juga diminta mulai melakukan langkah mitigasi dan antisipasi terhadap potensi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi pada triwulan III tahun 2026, yang berpotensi memengaruhi produksi pangan dan stabilitas harga.
Gubernur meminta seluruh kepala OPD menyusun strategi yang terukur dan dapat segera dieksekusi, serta memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia dalam pengendalian inflasi ke depan.
Adapun langkah konkret yang disiapkan dalam pengendalian inflasi meliputi pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah, inspeksi mendadak ke pasar, penguatan koordinasi dengan daerah penghasil, gerakan menanam, pemberian bantuan transportasi dari APBD, serta optimalisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung distribusi komoditas.
Ke depan, setiap OPD diminta menyiapkan rencana mitigasi untuk triwulan selanjutnya secara lebih terstruktur, sehingga pengendalian inflasi dapat berjalan efektif, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat. (Adpim)
Discussion about this post